Blog

Garuda Indonesia Bersiap Layani Penerbangan Umroh

(C)RAKHMA

Maskapai Garuda Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi akan kembali membuka pintu umroh bagi Indonesia. Persiapan pun sudah dimulai untuk kembali melayani penerbangan umroh kembali.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra memastikan masih menunggu teknis dari pemerintah mengenai hal tersebut. “Kita tunggu dulu detilnya mengenai umroh ini untuk membawa jamaah,” kata Irfan kepada Republika.co.id, Selasa (12/10).

Irfan memastikan persiapan Garuda Indonesia untuk penerbangan umroh sudah dilakukan sejak lama. Terlebih, penerbangan umroh berpotensi dalam mendongkrak bisnis Garuda Indonesia.

Pada Agustus 2021, Garuda Indonesia mengakui kesulitan memproyeksikan bisnis perusahaan hingga akhir 2021 setelah terdampak pandemi Covid-19. Irfan mengharapkan penerbangan umroh kembali dibuka agar menjadi peluang mendongkrak pendapatan maskapai.

“Ketika dibuka, pendapatan kita bisa bergerak jauh,” kata Irfan.

Dia yakin penerbangan umroh sangat berpotensi memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan Garuda Indonesia. Terlebih semenjak pandemi, jumlah penumpang Garuda Indonesia turun signifikan.

“Apalagi antrean umroh sudah panjang,” ujar Irfan.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri memastikan Arab Saudi akan kembali membuka pintu umroh untuk Indonesia. Hal tersebut berdasarkan nota diplomatik yang dirilis Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi di Jakarta pada Jumat (8/10).

“Kedutaan (Arab Saudi) telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Arab Saudi perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umroh bagi jamaah Indonesia,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sabtu (9/10).

Retno memastikan, saat ini komite khusus di Saudi sedang bekerja menangani hambatan dalam dimulainya lagi perjalanan umroh dari Indonesia. Retno menuturkan otoritas Indonesia dan Saudi juga sedang dalam tahap akhir pertukaran teknis yang menjelaskan informasi para pengunjung.

Aturan teknis tersebut berkaitan dengan vaksin serta hal-hal yang memfasilitasi proses masuknya jamaah. “Nota diplomatik juga menyebutkan mempertimbangkan untuk menetapkan masa periode karantina selama lima hari bagi para jemaah umroh yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan,” kata Retno.

Retno mengatakan kabar baik dari Arab Saudi tersebut ditindaklanjuti dengan pembahasan secara lebih detil, termasuk mengenai teknis pelaksanaannya. Dia menegaskan, Kementerian Luar Negeri akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan serta dengan otoritas terkait di Kerajaan Arab Saudi mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah Saudi tersebut. 

 

 

Kabar Baik, Saudi akan Buka Pintu Umroh untuk Indonesia

jamaah-umroh-bertawaf-di-sekitar-kabah-di-masa-pandemi_201111203209-482

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyebut telah mendapatkan informasi dari Kerajaan Arab Saudi perihal pembukaan ibadah umroh bagi jamaah Indonesia. Kebijakan ini akan segera diputuskan karena melihat situasi perkembangan Covid-19 di Indonesia yang semakin membaik.

“Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten dari kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umroh bagi jamaah umroh Indonesia,” jelasnya di rilis video yang ditayangkan di saluran YouTube resmi Kemenlu, Sabtu (9/10).

Menurutnya, sebuah tim khusus sedang menangani proses ini di Arab Saudi. “Komite khusus di kerajaan Saudi Arabia sedang bekerja saat ini guna meminimalisir segala hambatan yang menghalangi Kemungkinan tidak dapatnya jamaah umroh Indonesia untuk melakukan ibadah umroh,” katanya.

Retno menyebut, kedua negara sedang dalam tahap penyelesaian untuk membahas tentang teknis seperti kedatangan jamaah hingga vaksin. Aturan tentang masa karantina jamaah juga sudah dijelaskan dalam nota diplomatik dari Kedutaan Arab Saudi.

“Tentunya kabar baik ini akan kita tindak lanjuti dengan pembahasan secara lebih detail mengenai teknis pelaksanaannya. Kementerian Luar Negeri akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan serta dengan otoritas terkait di kerajaan Saudi Arabia mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah Saudi Arabia yang baru ini,” terangnya.

 

“Saya sendiri melakukan koordinasi dan komunikasi baik dengan Pak Menteri Kesehatan maupun dengan pak menteri agama,” tambahnya.

Kemenag: Lampu Hijau Izin Umroh Hasil Upaya Pemerintah

kabah-di-masjidil-haram-saat_210730081530-875

Kementerian Agama (Kemenag) mengatakan lampu hijau izin umroh yang diberikan pemerintah Arab Saudi untuk jamaah umroh Indonesia merupakan hasil dari berbagai upaya pemerintah.

“Upaya diplomatik tetap berjalan, upaya berkomunikasi dengan kementerian di Saudi berjalan, dan tren di Indonesia juga mempengaruhi atau ikut serta mempengaruhi pandangan Pemerintah Saudi tentang situasi Covid-19 di Indonesia,” ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, Senin (11/10).

Dia menambahkan, jika kasus Covid-19 menurun, maka itu menjadi alat negosiasi dan berkomunikasi di luar negeri. Dia melanjutkan pemberangkatan pertama umroh bisa dilakukan kalau Pemerintah Saudi sudah mengeluarkan panduan teknisnya.

“Termasuk juga panduan teknis dari Pemerintah Indonesia, protokolnya. Ini adalah kesepakatan antara dua negara yang harus sepakat, mekanisme pelaksanaannya seperti apa, ya protokolnya yang digunakan bagaimana, ya panduannya seperti apa, panduan kesehatan sistemnya seperti apa, nah ini kan saling terkait,” ujar dia.

Hilman mengatakan izin umroh untuk Indonesia itu menjadi modal positif untuk pelaksanaan ibadah haji ke depannya. “Kalau umroh bisa berjalan baik, tidak banyak insiden, terkendali, protokolnya bagus, disiplin, ini jadi modal yang baik yang bisa kita bawa untuk mendapatkan izin dari pemerintah Saudi dalam melaksanakan ibadah haji,” ujar dia.

Dia pun berharap pelaksanaan umroh nantinya bisa berjalan lancar. Menurut Hilman, pintu umroh yang baru akan dibuka akan ada penyesuaian-penyesuaian prosedur protokol yang berlaku karena masih di masa pandemi Covid-19.

Dia mengatakan ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi, khususnya protokol kesehatan. Sehingga, bukan hanya pemberangkatan jemaah umrah yang perlu dipikirkan. Namun ini terkait dengan sistem yang digunakan untuk menjaga keamanan dari jamaah.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengungkapkan nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta pada 8 Oktober 2021 menyebutkan, mempertimbangkan masa periode untuk karantina selama lima hari bagi jamaah umroh yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan.

Selain itu, nota menginformasikan komite khusus di kerajaan Arab Saudi sedang bekerja guna meminimalisasi segala hambatan yang menghalangi kemungkinan tidak dapatnya jamaah umroh Indonesia untuk melakukan ibadah tersebut. Kemudian, di dalam nota diplomatik disebutkan Indonesia dan Arab Saudi sedang berada dalam tahap akhir mengenai pertukaran link teknis yang akan digunakan untuk menjelaskan informasi seputar vaksinasi Covid-19 bagi para pengunjung negara Arab Saudi.

Konsul Haji: Jamaah Umroh 10 Negara tak Pakai Skema Booster

jamaah-umroh-bertawaf-di-sekitar-kabah-di-masa-pandemi_201111203209-482

Sejak dibuka pada Agustus 2021, total sudah ada 12 ribu jamaah umroh yang ke Arab Saudi. Mereka berasal dari 10 negara, yaitu Irak, Nigeria, Sudan, Jordan, Senegal, Bangladesh, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Emirat Arab.

Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan, dari semua jemaah yang berangkat itu, belum ada yang menggunakan skema booster vaksin Covid-19.

“Artinya, semua menggunakan vaksin yang juga digunakan di Arab Saudi,” terang Endang Jumali dalam rapat virtual tentang persiapan penyelenggaraan ibadah umroh dengan Tim Kemenag, Kemenkes, Kominfo, dan PT Telkom, Selasa (28/9/2021).

Arab Saudi selama ini menggunakan empat jenis vaksin, yaitu: Pfizer, AstraZeneca, Jhonson&Jhonson, serta Moderna. “Bangladesh infonya hanya memberangkatkan jemaah yang menggunakan vaksin seperti yang digunakan oleh Arab Saudi,” sambung Endang.

Menurutnya, jamaah yang sudah mendapatkan dua kali vaksin dengan vaksin yang digunakan Arab Saudi, atau dua kali vaksin plus booster, tidak menjalani karantina setibanya di Jeddah atau Madinah. Mereka bisa langsung menjalankan ibadah. Adapun bagi jemaah yang baru mendapatkan satu kali vaksin, maka dia harus menjalani isolasi mandiri terlebih dahulu selama empat hari.

“Selama di Makkah dan Madinah, jemaah mendapat kesempatan sekali menjalankan umroh dan sekali sholat di Raudah. Adapun untuk sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu bisa dilakukan setiap waktu,” katanya.

Kemenag Bersiap Penuhi Undangan Menteri Urusan Agama Saudi

jamaah-umroh-bertawaf-di-sekitar-kabah-di-masa-pandemi_201111203209-482

Kementerian Agama sedang mempersiapkan diri memenuhi undangan dari Menteri Urusan Agama Arab Saudi. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyebut dirinya akan bertolak ke Saudi akhir bulan ini.

“Masih terus dipersiapkan (keberangkatan) dalam rangka memenuhi undangan Menteri Urusan Agama. Semua masih dalam persiapan,” ujar Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Khoirizi, saat dihubungi Republika, Rabu (29/9).

Terkait perkiraan keberangkatan Menag, ia menyebut insya Allah akan berangkat di akhir bulan ini.

Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengatakan akan segera membahas masalah keberangkatan haji dan umroh jamaah Indonesia. Hal ini ia sampaikan saat berada di Pendopo Manggala Parasamya II, Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Bantul, DIY, Rabu (29/9).

“Belum (ada kejelasan masalah umroh). Nanti kita akan ke sana dulu, insya Allah akhir bulan ini saya ke Saudi Arabia untuk membicarakan terkait dengan perkembangan haji dan umroh. Setelah itu akan kita rilis,” ujarnya.

Dalam pertemuan ini, ia menyebut juga akan membahas kuota jamaah dengan pemerintah Arab Saudi. Namun, ia belum bisa mengungkapkan jumlah kuota yang akan diajukan tersebut.

“Yang jelas kalau target (jamaah yang berangkat) pasti ada,” lanjutnya.

Kemenag sendiri beberapa waktu yang lalu sempat bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi, Esham Altsaqafi. Dalam kesempatan itu, dilakukan pembahasan tentang keberangkatan jamaah umrah asal Indonesia.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Nur Arifin, menyampaikan Dubes Saudi berkali-kali meyakinkan hubungan Indonesia dan Saudi sangat harmonis. Belum dibukanya layanan visa umrah untuk bangsa ini semata-mata karena unsur kehati-hatian menyikapi pandemi Covid-19.

“Oleh karena itu, dengan semakin baik perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia, insya Allah hal ini akan menjadi tanda-tanda baik segera dibuka layanan umroh untuk masyarakat Indonesia. Aamiin,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (23/9).

Tak hanya itu, ia juga menyampaikan Dubes Saudi bahkan memiliki rencana untuk ikut melepas jamaah umroh Indonesia, untuk pemberangkatan yang pertama kalinya nanti.

Jamaah Meningkat, Masjidil Haram Alokasikan 25 Jalur Baru

047258800-1627023736-830-556

Kepresidenan Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi telah mengalokasikan 25 jalur baru di Masjidil Haram. Hal itu guna memberikan kenyamanan bagi pengunjung masjid sekaligus menerapkan tindakan pencegahan.

Hal ini mengingat jumlah jamaah umroh yang semakin meningkat. Dilansir di Al Riyadh Daily, Selasa (28/9), kepresidenan umum telah mengatur stiker jarak sosial untuk 25 jalur baru di sekitar area Tawaf dalam rangka mengimbangi persiapan musim umroh 1443 Hijriyah.

Otoritas tersebut juga mengalokasikan jalur bagi penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan langkah-langkah pencegahan. Selain itu, Kepresidenan Umum Urusan Dua Masjid Suci menyiapkan area sholat baru di dalam Masjidil Haram dan halamannya bagi jamaah umroh. Pengaturan tersebut dilakukan guna memastikan keselamatan jamaah.

Sebelumnya, kepresidenan umum telah  mendedikasikan turunan di bagian utara yang menghubungkan lantai dasar Masjidil Haram dan lantai dasar gedung Tawaf pada proyek perluasan Raja Abdullah bagi para penyandang disabilitas. Otoritas Arab Saudi juga telah mengalokasikan tempat sholat bagi penyandang disabilitas pada perluasan masjid tahap ketiga dan mengalokasikan pintu masuk khusus bagi kaum disabilitas di Masjidil Haram.

Menteri Haji: Sholat di Masjid Nabawi tidak Perlu Izin

suasana-shalat-berjamaah-di-masjid-nabawi-selama-pandemi_210502045608-149

IHRAM.CO.ID, RIYADH — Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan untuk melakukan sholat di Masjid Nabawi tidak diperlukan izin melalui aplikasi Eatmarna.

“Izin hanya diperlukan untuk shalat di Rawdah Syarif atau mengunjungi makam Nabi SAW. Menunjukkan status kesehatan atau vaksinasi pada aplikasi Tawakkalna adalah satu-satunya prasyarat untuk masuk dan melakukan sholat di Masjid Nabawi,” kata kementerian itu dikutip di Saudi Gazette, Senin (20/9).

Mereka juga menambahkan, status pada aplikasi Tawakkalna harus ‘kebal’ atau ‘immune’. Status ini didapat bagi mereka yang sudah mendapat vaksin Covid-19 dua dosis, atau pemulihan setelah terinfeksi virus, atau sudah mengambil satu dosis vaksin dan berjarak 14 hari.

Kementerian tersebut sebelumnya juga mengumumkan 10 juta jamaah telah berhasil melakukan umroh sejak 4 Oktober 2020. Pelaksanaan ibadah dilakukan menyusul peluncuran prosedur “umroh yang aman” dan pemulangan jamaah secara bertahap ke Dua Masjid Suci.

Tak hanya itu, mereka mengungkapkan lebih dari 12.000 visa telah dikeluarkan, utamanya sejak Kerajaan mulai menerima peziarah dari negara lain pada 10 Agustus tahun ini.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Abdulfattah Mashat, mengatakan kapasitas umroh saat ini adalah 70 ribu jamaah per hari. Ia berharap dapat meningkatkan kapasitas menjadi 3,5 juta per bulan dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Vaksinasi penuh merupakan prasyarat pemberian izin kepada jamaah umroh dan jamaah lainnya yang ingin mengunjungi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi,” kata Mashat.

Prosedur pendaftaran, izin umrah maupun memasuki dua masjid suci hanya dilakukan melalui aplikasi Tawakkalna. Otoritas kesehatan di Kerajaan telah menyetujui penggunaan vaksin untuk semua orang di atas usia 12 tahun.

Adapun bagi jamaah internasional, disarankan mendaftarkan status vaksinasi mereka di platform daring 72 jam sebelum bepergian ke Kerajaan.

Ada Rute Khusus Penyandang Disabilitas di Masjidi Haram

jamaah-haji-menjaga-jarak-sosial-saat-mereka-mengelilingi-kabah_210726094956-470

IHRAM.CO.ID, MAKKAH – Presidensi Umum untuk Urusan Dua Masjid Suci mendedikasikan turunan di bagian utara yang menghubungkan lantai dasar Masjidil Haram dan lantai dasar gedung Tawaf pada proyek perluasan Raja Abdullah bagi para penyandang disabilitas.

Dilansir di Saudi Gazette, Senin (20/9), koordinasi telah dilakukan dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan jalan turunan itu sebelum itu dibuka bagi pengunjung Masjidil Haram.

Presidensi telah meluncurkan sebuah proyek laporan untuk mempelajari dan mengembangkan kriteria aksesibilitas yang komprehensif di Masjidil Haram dan tamannya serta fasilitasnya guna memungkinkan semua pengunjung, peziarah dan jamaah umrah bisa menjangkau semua fasilitas dan layanan dengan mudah.

Sebelumnya otoritas Saudi juga telah mengalokasikan tempat sholat bagi penyandang disabilitas pada perluasan masjid tahap ketiga. Selain itu, pengurus Masjid Suci juga telah mengalokasikan pintu masuk khusus bagi kaum disabilitas di Masjidil Haram.

Secara terpisah, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mengumumkan bahwa jamaah yang akan sholat di Masjid Nabawi tidak perlu mendaftarkan diri di aplikasi Eatmarna.

“Izin hanya diperlukan untuk sholat di Rawdah Syarif atau mengunjungi Makam Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan status kesehatan kekebalan pada aplikasi Tawakkalna adalah satu-satunya prasyarat untuk masuk dan melakukan sholat di Masjid Nabawi, ”kata kementerian dilansir di Saudigazette.com.sa, Ahad (19/9).

Selain itu mereka yang sholat di masjid Nabawi harus tercatat dalam aplikasi Tawakkalna telah divaksin dua dosis vaksin Covid-19, telah pulih dari Covid-19 setelah terpapar atau telah selesai isolasi selama dua pekan dan mendapat satu dosis vaksin.

Sebelumnya pemerintah Arab Saudi menjelaskan bahwa aplikasi eatmarna khusus digunakan untuk pendaftaran jamaah yang ingin melaksanakan umrah setelah lolos verifikasi pada aplikasi tawakkalna. Versi terbaru dari aplikasi tawakkalna memiliki fitur terbaru untuk izin melakukan umroh.

Sumber : ihram.co.id

Penyelenggaraan Haji Terbatas Buat Masa Tunggu Kian Panjang

jamaah-haji-wukuf-di-arafah-selama-pandemi_210211075020-161

Kebijakan Arab Saudi menyelenggaraan haji dengan kuota terbatas selama pandemi Covid-19 membuat antrean semakin panjang. Pandemi Covid-19 selain meniadakan penyelenggaraan umrah dan haji secara internasional Arab Saudi membatasi kuota hajinya.

“Pembatasan kuota dari Kerajaan Saudi Arabia, akan berimbas dengan masa tunggu yang panjang,” kata Imran Hamdani saat menjadi pemateri dalam agenda sosialisasi Haji Sehat dan vaksinasi covid-19 kepada Jemaah haji di Kota Makassar pada hari Selasa, 14 September 2021.

 Imran berharap tahun ini haji bisa diselenggarakan secara normal. Untuk itu penting setiap jamaah haji menyiapkan kehatannya sejak dini, salah satunya dngan mau divaksinasi. Ada dua vaksin pada penyelenggaraan haji di masa pendemi ini sebagai syarat bisa menjalankan ibadah haji.

 “Selain vaksin Meningitis Meningokokus, calon jamaah haji dan umrah juga wajib divaksin Covid-19,” kata Imran seperti dikutip Republika dari situs Puskeshaji, Jumat (17/9).

 Imran mengatakan, haji merupakan ibadah khusus yang memiliki wajib dan rukun. Dan semua rangaka wajib dan rukun haji harus dilaksanakan pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan dan tidak dapat diganti waktu yang lain.

 “Jika jamaah haji sehat tentu dapat menjalankan semua rangkaian ibadah haji sesuai syariat,” katanya.

 Sementara itu dalam sambutannya Plt. Kepala Dinas Kota Makassarn Nursaida Sirajuddin, menyampaikan bahwa kegiatan vaksinasi Covid-19 akan dilaksanakan dengan berbagai strategi. Di antaranya program Walikota Kota Makassar dengan istilah 100 to 100 yang mempunyai arti 100 RT dalam 1 hari 100 persen yang sudah diberikan vaksin Covid-19.

 “Program ini dilaksanakan pada kecamatan epicentrum dengan kasus Covid-19,” katanya.

 Program lainnya dari Walikota Makassar adalah apabila dalam satu Kepala Keluarga yang mempunyai anggota keluarga dari umur 12 tahun sampai lansia sudah divaksin semua maka akan mendapatkan diskon 30% dalam pembayaran PBB. Tetapi perlu diperhatikan walaupun sudah divaksinasi kita semua harus selalu menerapkan prokes 5 M.

 

 “Yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, jaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas,” tambah Nursaida.

Saudi Siap Denda Jamaah Umrah Tanpa Izin

5e61fd674d826

Arab Saudi telah mengumumkan denda yang akan diterima umat Muslim jika berusaha melakukan umrah tanpa izin. Dalam unggahan di akun Twitter tim keamanan nasional Kerajaan, mereka akan dikenakan denda 10.000 Riyal atau Rp 38 juta.

Dilansir di Al-Arabiya, Selasa (14/9), pengumuman yang sama juga menyatakan denda 1.000 Riyal akan dikenakan bagi mereka yang mencoba memasuki tempat di kota suci Makkah tanpa izin.

Badan keamanan nasional menyatakan aturan denda baru ini adalah bagian dari tindakan pencegahan Kerajaan, untuk mengekang penyebaran Covid-19. Mereka juga berupaya memastikan aturan pencegahan ini diikuti selama pelaksanaan Umrah.

Individu yang ingin pergi umrah di kota paling suci Islam harus mendapatkan izin untuk memasuki Masjidil Haram. Izin ini dapat dilakukan melalui aplikasi pelacakan Covid-19 Arab Saudi, Tawakkalna dan Eatmarna.

Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Saudi mengumumkan mereka akan meningkatkan kapasitas jamaah umrah menjadi 70.000 per hari, mulai 9 September.

“Dengan penekanan atas penerapan tindakan pencegahan, Kementerian Haji dan Umrah, berkoordinasi dengan otoritas yang berwenang, meningkatkan kapasitas harian menjadi 70.000 jemaah,” kata Kementerian Haji yang diumumkan dalam unggahan //Twitter//, Rabu (8/9).

Bulan lalu, kementerian yang sama mengumumkan mereka akan secara bertahap mulai menerima permintaan umrah dari berbagai negara. Penerimaan ini dilakukan mulai 9 Agustus, menurut kantor berita resmi Saudi Press Agency (SPA).

Tak hanya itu, kementerian juga akan secara bertahap meningkatkan kapasitas untuk mencapai 2 juta jamaah per bulan. Ini menegaskan mereka akan memberikan izin umrah domestik kepada jamaah dengan usia antara 12 dan 18 tahun yang telah menerima dua dosis vaksin Covid-19.