Blog

Kurangi Beban, Garuda Indonesia Kembalikan 9 Pesawat Boeing ke Lessor

o_1atvhbp854a3qbb1e39ou6b7ra

Suara.com – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terpantau telah mengembalikan sembilan unit pesawat milik perusahaan persewaan (lessor), Aercap Ireland Limited (Aercap).

Hal tersebut terpantau dari aplikasi flightradar24. Kesembilan pesawat itu seluruhnya jenis Boeing 737-800 NG. Masing-masing pesawat itu dengan nomor registrasi PK-GNV, PK-GNU, PK-GNS, PK-GNP, PK-GNO, PK-GNK, PK-GNJ, PK-GNH, dan PK-GND.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra pun membenarkan hal tersebut, menurut dia ini merupakan hasil kesepakatan bersama.

“Hasil kesepakatan dengan lessor Aercap,” kata Irfan saat dihubungi suara.com, Jumat (6/8/2021).

Pengembalian pesawat ini dilakukan Garuda ditengah-tengah kondisi keuangan perseroan yang sedang kritis.

Tercatat utang perusahaan penerbangan plat merah tersebut sebesar Rp 70 triliun. Tak hanya itu, Garuda juga sedang dihadapi kasus gagal bayar sukuk global senilai 500 juta dolar yang seharusnya jatuh tempo pada 3 Juni 2021 lalu.

Dikutip dari keterbukaan informasi yang disampaikan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Aercap sempat mendaftarkan gugatan pailit ke Garuda Indonesia. Tapi gugatan itu dicabut, sehingga kemudian kedua belah pihak menandatangani kesepakatan Global Side Letter Agreement (Global Site Letter).

Meski mengembalikan sembilan armadanya, Irfan memastikan bahwa tindakan tersebut tidak akan mengganggu operasional penerbangan domestik saat ini. “Aman,” singkat Irfan.

Kondisi keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) boleh dibilang diujung tanduk, pasalnya arus kas perusahaan dalam kondisi yang negatif, tak hanya itu jumlah utang yang saat ini jumlahnya mencapai Rp 70 triliun terus membengkak.

Orang Yang Harus Disalahkan

Sebelumnya Irfan mengaku menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas kondisi kinerja keuangan Garuda saat ini.

“Kalau anda ingin mencari siapa yang salah, saya tidak menyarankan anda menyalahkan pemerintah, para pemegang saham, komisaris atau siapapun atasan anda. Tapi sayalah yang salah,” kata Irfan dalam pemaparan kepada seluruh karyawan Garuda Indonesia, Mei 2021 lalu.

Irfan mengungkapkan sebagai seorang yang ditunjuk dan dibayar oleh negara untuk memimpin dan membawa Garuda terbang tinggi, dirinya adalah orang yang paling bertanggung jawab dengan kondisi Garuda Indonesia saat ini.

Irfan mengatakan hingga saat ini utang maskapai plat merah ini telah mencapai Rp 70 triliun. Utang tersebut terus bertambah Rp 1 triliun setiap bulannya, karena ketidakmampuan perseroan untuk membayar.

Pada bulan Mei kata dia, merupakan bulan dengan kinerja terburuk buat Garuda. Pasalnya Irfan mengatakan pendapatan perseroan diprediksi hanya 56 juta dolar AS, sementara biaya operasional perbulannya mencapai 56 juta dolar AS untuk sewa pesawat, perawatan 20 juta dolar AS hingga bayar pegawai yang mencapai 20 juta dolar AS.

“Jadi teman-teman yang ingin berusaha mengatakan mengapa kondisi sampai seperti ini dan menganggap ini adalah sebuah kesalahan. Tolong salahkan saya,” pungkasnya.

 

Sumber : suara.com

Komisaris Garuda Indonesia Ramai-ramai Mundur, Ekonom: Menuju Pailit

garuda-Indonesia

 

Suara.com – Kondisi keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang sedang karut marut membuat dua komisarisnya harus mundur, yakni Peter F Gontha selaku komisaris yang mewakili pemegang saham publik dan Yenny Wahid putri dari mantan Presiden RI Gus Dur.

Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira mengatakan, mundurnya dua komisaris tersebut menjadi preseden buruk kondisi maskapai pelat merah sejak kali pertama mengudara sejak 73 tahun silam.

“Jadi bukan sekedar penghematan anggaran karena komisaris mundur. Kepercayaan investor dan kreditur bisa menurun ditengah gejolak keuangan yang dihadapi maskapai BUMN,” ucap Bhima kepada suara.com, Minggu (15/8/2021).

Menurut dia, jika suatu organisasi perusahaan dengan kondisi yang sulit seperti Garuda Indonesia, sudah sepantasnya kekompakakkan internal dibutuhkan. Tetapi sayangnya, hal tersebut tidak terjadi di dalam tubuh Garuda Indonesia.

Hal ini tentunya menunjukan kondisi yang tidak baik dalam tubuh Garuda Indonesia.

“Seharusnya secara internal solid, tapi kalau para pimpinan perusahaan mundur berarti harapan pemulihan keuangan maskapai makin kecil. Jadi ini indikasi state of collapse atau menuju pailit,” katanya.

Sehingga, kata dia, sekarang Garuda membutuhkan sosok yang bisa melalui masa sulit bahkan kalau keputusan akhirnya adalah likuidasi aset ya harus ditempuh dengan cara cara yang profesional.

“Komunikasi dengan pemerintah, kreditur dan investor harus lancar. Terakhir pastinya selain kecepatan dalam eksekusi juga integritas menjadi kunci keberhasilan penyelamatan Garuda,”katanya.

Sumber : Suara.com

Konjen RI di Jeddah Ungkap Kondisi Wisata Arab Saudi

bendera-arab_210211135051-248

IHRAM.CO.ID, JAKARTA – Pandemi Covid-19 membuat Arab Saudi terpaksa menutup akses ibadah di dua Kota Suci, yakni Makkah dan Madinah. Meski ibadah haji dan umroh  telah dibuka di tahun ini secara terbatas, namun perputaran ekonomi pariwisata, khususnya wisata religi, masih cukup terpuruk.

Konjen RI Jeddah, Eko Hartono, mengatakan, ekonomi pariwisata Saudi yang mengandalkan ibadah haji dan umroh  saat ini sedang dalam fase yang paling rendah. Berdasarkan pengamatannya, tak sedikit hotel dan juga penginapan di sekitaran Makkah dan Madinah yang mengalami kebangkrutan.

 

“Jangan salah, Arab Saudi juga sedang pusing karena kehilangan jamaah haji dan umrohnya secara normal. Sekarang, banyak sekali hotel-hotel yang berjatuhan (bangkrut),” kata Eko saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (11/8).

Dia menceritakan bahwa di waktu normal, perputaran ekonomi pariwisata Arab Saudi sangat berdampak langsung terhadap warga dan juga pengusahanya.

Eko menyebut bahwa di masa normal apabila musim haji tiba, maka para pengusaha hotel dan penginapan bisa membelanjakan keuntungannya untuk biaya hidup setahun penuh.

Bahkan, kata dia, tak sedikit dari mereka yang menggunakan uang tersebut untuk pergi berlibur ke sejumlah negara di Eropa.

Berdasarkan catatan Kamar Dagang dan Industri Makkah, setidaknya terdapat 1.400 hotel yang terdapat di sekitaran Masjidil Haram di masa normal.

“Kita tidak tahu berapa banyak (hotel) yang bangkrut, tapi yang jelas keterpurukan di sektor ini sangat dirasakan Arab Saudi,” kata Eko.

Sumber : ihram.co.id

Arab Saudi Izinkan Anak-Anak Ibadah Umroh

epa01394947 Picture made available on 25 June 2008, shows Muslim piligrims gathered near the Kabaa as they perform the Umrah piligrimage in the Grand Mosque Al-Haram Al-Sharif in the Islamic holy city of Mecca, Saudi Arabia, 24 June 2008. The Umrah is a pilgrimage to Mecca performed by Muslims, it can be undertaken at any time of the year, unlike the Hadj which is undertaken at a specific time every year. In Arabic Umrah means

IHRAM.CO.ID,JEDDAH — Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan bahwa jamaah berusia 12 hingga 18 tahun dapat memperoleh izin umrah. Namun, izin umrah bagi usia tersebut diberikan kepada jamaah lokal dan jika jamaah bersangkutan telah menerima dua dosis vaksin.

Pengumuman tersebut keluar menyusul peresmian musim umrah 2021 pada 10 Agustus 2021. Dilansir di Arab News, Rabu (11/8), lebih dari 13.000 izin dikeluarkan untuk kelompok usia ini, yang memungkinkan mereka untuk melakukan umrah dan mengunjungi Masjid Nabawi.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dr Abdul-Fattah bin Suleiman Mashat, mengatakan izin umrah dikeluarkan melalui aplikasi Eatmarna dan Tawakkalna dengan sistem layanan terpadu. Selain itu, izin diberikan dengan disertai tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 guna memastikan keselamatan dan kesehatan jamaah umrah.

Mashat mengatakan, pihaknya bekerja dengan otoritas lain sebelum musim umrah tahun ini untuk membangun mekanisme eksekutif dan menciptakan lingkungan yang aman bagi jamaah. Dia juga menyoroti perlunya mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah guna memastikan keselamatan jamaah.

Sumber : ihram.co.id

Pemerintah Diminta Lobi Arab Saudi Terkait Umroh dan Vaksin

umroh-masa_210809102309-882

IHRAM.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah Indonesia dinilai perlu melobi Arab Saudi terkait umroh dan vaksin yang umum digunakan di Indonesia. Supaya masyarakat Muslim Indonesia dapat melaksanakan umroh.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, mengatakan, penting bagi pemerintah Indonesia meyakinkan Arab Saudi dengan melakukan diplomasi tentang penggunaan vaksin yang umum digunakan di Indonesia. Karena umumnya masyarakat Indonesia menggunakan vaksin Sinovac.

“Dari diplomasi tersebut itu akan menjadi momentum yang sangat penting bagi Indonesia, agar dibuka kesempatan bagi masyarakat Muslim Indonesia untuk melakukan umrah (di Arab Saudi),” kata Ace kepada Republika, Jumat (13/8).

Ia mengatakan, tidak hanya Indonesia yang melakukan diplomasi terkait umroh dan vaksin tersebut. Pihak produsen vaksin dalam hal ini China, juga harus dapat meyakinkan negara-negara Muslim termasuk Arab Saudi, bahwa vaksin tersebut sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Sehingga kita semua bisa menggunakan vaksin tersebut dan bisa memasuki wilayah Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh,” ujar Ace.

Ace juga menilai terkait vaksin memang perlu ada diplomasi khusus, karena menyangkut dengan kepentingan masing-masing negara terhadap penggunaan vaksin itu. Namun, yang terpenting sebetulnya adalah vaksin tersebut mendapatkan otoritas penggunaannya dari WHO.

“Saya kira itu yang seharusnya jadi pertimbangan semua negara termasuk Arab Saudi,” ujarnya.

Ace mengatakan, jangan sampai menjadi persaingan penjualan vaksin, sebab yang terpenting sebetulnya standar yang telah ditetapkan WHO terhadap vaksin itu. Sebagaimana diketahui WHO telah menetapkan bahwa vaksin Sinovac sudah memenuhi standar.

“Saya punya kekhawatiran soal penggunaan vaksin ini tergantung dari kepentingan geopolitik,” ujarnya.

Sebelumnya, Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali, mengatakan, Arab Saudi saat ini masih melakukan kajian terkait penggunaan vaksin Sinovac dan Sinopharm. Hasil kajian itu akan segera diumumkan.

“Untuk vaksin Sinovac dan Sinopharm yang digunakan sejumlah negara, Kementerian Kesehatan Arab Saudi masih melakukan kajian. Dalam waktu dekat, akan dirilis hasilnya secara resmi,” kata Endang Jumali melalui pesan singkat pada Kamis (12/8), dilansir dari laman resmi Kemenag.

Sumber : ihram.co.id

Umroh Ditunda Terus, Amphuri: Jamaah Sangat Memahami

009382500-1614506245-830-556

Jakarta – Pandemi terpaksa menunda keberangkatan jamaah umroh dan haji dari Indonesia. Bahkan kini, penerbangan langsung dari Indonesia tak diizinkan Arab Saudi.

COVID-19 yang belum juga berakhir membuat calon jamaah umroh yang telah mendaftar tak jua berangkat ke tanah suci. Namun situasi seperti ini memang tidak bisa terprediksi.”Alhamdulillah, jamaah sangat memahami lah. Masyarakat Indonesia sangat memahami situasi dan kondisi terkini,” kata Wasekjen Amphuri, Rizky Sembadha kepada detikcom.

“Kami pun selalu mengupdate perkembangan-perkembangan berita hasil2 koordinasi kami dengan pemerintah, baik Kemenag (Kementerian Agama) maupun pemerintahan Satgas Covid. Jadi, tentang perkembangan COVID dan juga kondisi terkini, itu selalu kita update ke jamaah,” tambahnya.

Selain update tentang hasil koordinasi dengan pemerintah, Amphuri juga memberi pemahaman kepada jemaah yang tak kunjung berangkat umroh. Selama niat umrohnya lurus, maka walau belum ke tanah suci Insyaallah dia sudah mendapat pahala yang setara.

“Tentu kita terus memberi pemahaman kepada mereka ketika niat-niat seseorang untuk beribadah umroh dan dia udah melakukan pembayaran dan dia tertunda umrohnya, selama dia masih memiliki niat yang lurus yang sama Insya Allah dia sudah mendapatkan pahala semisal dia beribadah umroh. Nah ini penting disampaikan ke masyarakat,” kata Rizky.

Lalu, Rizky menjelaskan, calon jamaah yang terpaksa menarik uangnya bukan karena mereka menunggu terlalu lama. Namun faktor kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi oleh calon jamaah.

“Artinya, jamaah-jmaah yang susah, ekonominya sulit dapat musibah ini kemudian sangat berdampak pada mereka, sebagian dari mereka menarik misalkan, menarik kembali, tentunya dengan konsekuensi yang mengikuti, itu bukan karena lamanya menunggu tidak, tapi lebih cenderung kepada kebutuhan hidup,” jelasnya.

Sumber : traveldetik.com

 

 

Agen Travel Saudi: 33 Negara Masih Dilarang Umroh

kelompok-pertama-umat-muslim-melakukan-ibadah-umroh-dengan-penerapan_210203142225-800 (2)

IHRAM.CO.ID, JAKARTA — Internal Agen Travel Haji Umrah Arab Saudi menginformasikan ada 33 negara yang belum dizinkan umroh, salah satunya Indonesia. Saudi pun menegaskan masih melarang negara-negara dengan kasus Covid-19 yang tinggi untuk berangkat umroh.

“Data ini saya dapatkan dari salah satu internal agent di Arab Saudi, namanya Muasasah Hussain al-Hijazy,” kata pemilik Travel Taqwa Tours Rafiq Zauhary, kepada Republika, Rabu (28/7).

Rafiq mengatakan, Arab Saudi akan selalu melakukan update berkaitan negara mana saja yang diperbolehkan mengirimkan jamaah umroh dan negara mana yang belum diperbolehkan. Jika kasus Covid-19 masih tinggi, jamaah Indonesia tidak bisa berangkat.

“Pertimbangan utama yang digunakan adalah tingginya kasus Covid-19 di suatu daerah dan resiko penularannya,” katanya

Rafiq menyarankan agar pemerintah lebih serius menangani pandemi Covid-19 karena dampaknya tak hanya ke ekonomi tetapi juga penyelenggaraan umroh dan haji.

“Karena ketika penularan covid-19 tidak segera diselesaikan, maka tidak hanya haji dan umrah yang terdampak tetapi juga masalah ekonomi, sosial, politik hingga keamanan,” katanya.

Tak hanya itu, ia juga meminta agar Kementerian Agama proaktif dalam memberikan pemahaman kepada calon jamaah terkait aturan yang diterapkan pemerintah Saudi.

“Kemenag juga hendaknya lebih aktif dalam membantu memberikan edukasi ke publik terutama para jamaah umroh yang gagal berangkat,” katanya.

 

Sumber : ihram.co.id

Total Dana Haji yang Dikelola BPKH Sebesar Rp144,91 Triliun

kepala-badan-pelaksana-badan-pengelola-keuangan-haji-bpkh-anggito_210608164308-937

IHRAM.CO.ID, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat posisi dana haji yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sampai dengan Desember 2020 mengalami peningkatan 16,56 persen atau menjadi sebesar Rp 144,91 triliun. 

Terdiri dari Rp 141,32 triliun alokasi dana penyelenggaraan ibadah haji dan Rp 3,58 triliun dana abadi umat (DAU).  

Ketua BPKH, Anggito Abimanyu, mengatakan dana haji tersebut aman dikelola BPKH dan dapat dilihat dari rasio solvabilitas dan rasio likuiditas wajib. 

Rasio Solvabilitas yang juga dikenal dengan sebutan leverage ratio adalah suatu rasio yang digunakan dalam rangka menilai kemampuan BPKH atas pelunasan utang dan seluruh kewajibannya. 

Ini dilihat dengan menggunakan jaminan aktiva dan aset netto atau harta kekayaan dalam bentuk apa pun yang dimiliki dalam jangka panjang serta jangka pendek. 

“Rasio Solvabilitas BPKH dari 2018 sampai 2020 terus bertumbuh, dari 104 persen menjadi 108 persen,” katanya dalam keterangan, Selasa (29/6). 

Laporan Keuangan BPKH sendiri terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan aset neto, dan laporan realisasi anggaran. 

Dalam laporan juga tersedia rasio likuiditas wajib yang merupakan kemampuan BPKH menyediakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dalam tahun berjalan.  

Berdasarkan amanah UU No 34 tahun 2014, BPKH wajib menjaga minimal dua BPIH. 

Dalam realisasinya, tahun 2020 rasio likuiditas wajib terjaga sebesar di angka 3,82 kali BPIH. Rasio likuiditas wajib 3,82 kali berarti BPKH telah mempersiapkan dana untuk penyelenggaraan ibadah haji mendekati empat kali pelaksanaan haji.

Dana likuid untuk penyelenggaraan Ibadah Haji bersumber dari aset lancar yang ditempatnya di bank Syariah (BPS-BPIH) dan investasi Jangka Pendek senilai Rp 54 triliun. 

Neraca BPKH 2020 menyajikan jumlah kewajiban kepada jamaah tunda atau batal berangkat sebesar Rp 8,6 triliun, namun tidak mencatat adanya kewajiban atau utang khususnya kepada penyedia hotel atau layanan di Arab Saudi.

“Laporan operasional BPKH tahun 2020 mencatat surplus sebesar Rp 5,8 triliun dan tidak terdapat investasi yang mengalami rugi,” katanya.

BPKH juga telah menyalurkan dana Rp 2 triliun dalam bentuk virtual account bagi jemaah tunda dan jamaah tunggu. 

Selain memberikan opini WTP, BPK juga menyampaikan sejumlah rekomendasi yang dimaksudkan untuk terus meningkatkan kinerja kualitas pengelolaan keuangan haji ke depan.   

 

Sumber : ihram.co.id

AMPHURI Fokuskan Diversifikasi Usaha Selain Usaha Umroh Haji

ketua-umum-amphuri-firman-m_210205175009-850

IHRAM.CO.ID,JAKARTA–Anggota Asosiasi Muslim Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh Republik Indonesia  (AMPHURI) sedang konsentrasi terhadap diversifikasi usaha selain haji umroh. Diversifikasi dilakukan  kegiatan ibadah umroh dan haji disetop pemerintah Arab Saudi.

“Kami konsen sekali terhadap diversifikasi atau membuat bidang baru yaitu bidang pengembangan usaha dan koperasi,” kata Ketua Umum AMPHURI Firman M Nur saat dihubungi Republika belum lama ini.

Firman mengatakan, diversifikasi dilakukan untuk bisa memastikan bahwasannya seluruh anggota AMPHURI dapat menggunakan asetnya dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.

Di antara diversifikasi usaha lain yang telah dikerjakan masing-masing anggota adalah pelatihan dan kegiatan edukasi lainnya.

“Jadi bentuk kegiatan pelatihan, kemudian motivasi serta arahan untuk kegiatan bisnis yang lainnya selalu kami lakukan di internal anggota AMPHURI,” katanya.

Hal ini kata Firman, agar para penyelenggara umroh dan haji khusus ini dengan potensi aset yang mereka miliki seprti kantor dan SDM dapat merubah kegiatan usahanya dengan hal-hal yang bersifat lain.  Sehingga dapat menutupi biaya operasional selama tidak ada umroh dan haji.

“Namun tetap fokus pada pembinaan jamannya sendiri yaitu menggunakan data dan silaturahim kepada seluruh jamaah mereka untuk bisa melakukan hal-hal yang lain yang bersifat usaha langsung,” katanya.

Sehingga tidak ada pekerja dari masing-masing travel diputus hubungan kerja (PHK). Tidak bisa dipungkiri lagi setelah diberhentikannya usaha kegiatan usaha haji umrah travel tidak ada pemasukan.

“Semoga usaha diversifikasi usaha dapat terlaksana dengan baik sehingga anggota-anggota kami dapat survive dalam kondisi yang sulit sekarang ini,” katanya.

 

Sumber : ihram.co.id

Perbedaan Pelaksanaan Haji Tahun Ini dengan Sebelumnya

ilustrasi-jamaah-haji-dan-umroh-pakai-masker-di-masa_201203133328-346

IHRAM.CO.ID, SAO PAULO—Haji tahun ini akan kembali sepi, seperti tahun sebelumnya, setelah Otoritas Saudi memutuskan untuk hanya mengizinkan pelaksanaan haji bagi jamaah dari dalam Kerajaan saja. Perbedaan lain yang terlihat adalah perizinan bagi jamaah haji wanita untuk berhaji tanpa persetujuan wali laki-laki.

60.000 kouta yang disediakan tahun ini, naik 6 kali lipat dibanding tahun sebelumnya, hanya dapat diisi oleh warga Saudi yang berusia 18-65 tahun dan telah menerima dua suntikan vaksin Covid-19. Kementerian Kesehatan dan Haji membuat pengumuman bahwa haji tahun ini akan dimulai pada pertengahan Juli, pendaftaran dibuka secara virtual pada Ahad (13/6) lalu hingga 23 Juni mendatang.

Keputusan tentang jumlah jemaah dan persyaratan ini diambil untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan, kata pemerintah. Seorang pejabat menambahkan bahwa Arab Saudi menemukan pemahaman yang besar dari negara-negara Muslim atas keputusan untuk membatasi peserta haji tahun ini.
Nayef Al-Hajraf, sekretaris jenderal Dewan Kerjasama Teluk, memuji kepedulian yang diberikan oleh Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk melayani para peziarah dan pengunjung Dua Masjid Suci.

Dia mengatakan keputusan untuk membatasi ziarah tahun ini berasal dari perhatian penuh yang diberikan Kerajaan kepada kesehatan dan keselamatan para peziarah.

Organisasi Kerjasama Islam dan Liga Muslim Dunia (MWL) juga menyambut baik keputusan Arab Saudi. Mohammed bin Abdul Karim Al-Issa, Sekretaris Jenderal MWL, mengatakan bahwa sejumlah Mufti senior dan ulama dunia Islam juga menyambut baik keputusan tersebut, menambahkan bahwa hukum Syariah (Islam) menyatakan bahwa sangat penting untuk mengambil semua tindakan pencegahan keselamatan selama pandemi semacam itu.

Sumber : ihram.co.id